Advertisments

banner

Advertisments

banner

Advertisments

banner

TANJAB BARAT, medialapanenam.com – Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., dari Fraksi PDI Perjuangan, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) ke-IV Tahun 2026, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang digelar di Aula Balai Pertemuan atau Gedung Pola Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat tersebut menjadi momentum bagi anggota BPD untuk memperkuat kemampuan kelembagaan, bertukar informasi, serta meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab di desa masing-masing.

Pembukaan Rakerda dan Bimtek turut dihadiri Sekretaris Daerah, unsur Kepolisian, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para undangan lainnya.

Dalam kegiatan itu, Hamdani menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Rakerda dan Bimtek PABPDSI. Ia menilai agenda tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD agar dapat menjalankan peran secara lebih optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurutnya, BPD merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Lembaga tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat, terutama dalam menyerap aspirasi dan mengawal berbagai program pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan warga.

“Kegiatan Rakerda dan Bimtek ini sangat positif dan strategis, karena BPD adalah ujung tombak pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di desa. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas kawan-kawan BPD dalam mengawal aspirasi dan pembangunan di desa masing-masing,” ungkap Hamdani.

Ia berharap materi dan pembahasan selama kegiatan dapat menambah wawasan para anggota BPD dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Dengan demikian, BPD diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya secara baik serta turut memastikan aspirasi masyarakat mendapat perhatian dalam proses pembangunan.

Hamdani juga menegaskan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Sinergi kedua unsur tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan sesuai kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Melalui Rakerda dan Bimtek PABPDSI ke-IV Tahun 2026 ini, penguatan kapasitas anggota BPD diharapkan dapat terus berlanjut. Peran BPD yang semakin optimal diharapkan turut mendukung terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, aspiratif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (Udin)

By Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *