Advertisments

banner

Advertisments

banner

Advertisments

banner

TANJAB BARAT, medialapanenam.com – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama pemerintah daerah menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna Keempat. Persetujuan tersebut mencakup regulasi mengenai ketahanan pangan, pengelolaan barang milik daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, S.E., didampingi Wakil Bupati Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E. Agenda sidang meliputi penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I dan III, pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara persetujuan bersama, serta penyampaian pendapat akhir Bupati.

Tiga Ranperda yang disetujui yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah, perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa.

Juru Bicara Pansus I, Dedy Irawan, S.H., dalam laporannya menjelaskan hasil pembahasan Ranperda ketahanan pangan. Pembahasan dilakukan melalui serangkaian pertemuan bersama perangkat daerah dan pihak terkait, termasuk Forum Bulog Kantor Cabang Pontianak. Salah satu hasilnya adalah penyempurnaan judul Ranperda menjadi Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah.

Pansus I juga memasukkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagai salah satu dasar hukum. Selain itu, sejumlah ketentuan mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) diperjelas, mulai dari penambahan definisi bencana sosial dan perangkat daerah hingga mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah desa.

Pengaturan kerja sama pengelolaan pangan juga disempurnakan dengan membuka ruang keterlibatan BUMN, BUMD, maupun pihak swasta. Keterlibatan swasta dimungkinkan apabila BUMN dan BUMD bidang pangan yang tersedia di daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan pangan pemerintah daerah.

Sementara itu, Juru Bicara Pansus III, H. Asek, memaparkan hasil pembahasan dua Ranperda, yakni perubahan regulasi Pemerintahan Desa dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk Ranperda Pemerintahan Desa, sejumlah materi disempurnakan, terutama terkait kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa, pemilihan kepala desa, serta pengaturan perangkat desa.

Salah satu substansi yang dibahas adalah mekanisme pemilihan kepala desa dengan satu calon. Dalam ketentuan tersebut, surat suara memuat nomor dan gambar calon serta kolom kosong tanpa gambar. Pansus juga mengatur kemungkinan calon meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau dikenai sanksi pembatalan, baik sebelum maupun setelah surat suara dicetak.

Penyempurnaan lainnya mencakup pemilihan kepala desa antarwaktu, masa keanggotaan dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengembangan BUMDes maupun BUMDesa Bersama juga diperkuat, termasuk pengawasan penyertaan modal desa yang bersumber dari APBDes. Seluruh materi disesuaikan dengan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Setelah laporan kedua pansus disampaikan, Hamdani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPRD terhadap ketiga Ranperda. Persetujuan disampaikan secara bersama-sama dan kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang. Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam pendapat akhir Bupati yang disampaikan Wakil Bupati Katamso, pemerintah daerah menyambut persetujuan tersebut sebagai hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Ia menyampaikan bahwa ketiga regulasi itu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya daerah, tata kelola pemerintahan desa, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Katamso berharap ketiga Ranperda dapat segera memasuki tahapan selanjutnya hingga diundangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, tenaga ahli, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan langkah pelaksanaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Persiapan tersebut meliputi penyusunan peraturan pelaksanaan apabila diperlukan, penyiapan petunjuk teknis, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Katamso turut menekankan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, tidak hanya dalam pembentukan regulasi, tetapi juga dalam pembangunan, pengawasan pemerintahan, dan evaluasi kebijakan. Ia berharap ketiga Perda tersebut nantinya dapat diterapkan secara efektif serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. (udin)

By Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *