Advertisments

banner

Advertisments

banner

Advertisments

banner

TANJAB BARAT, medialapanenam.com – Kebutuhan petani kelapa dalam terhadap dukungan pendanaan serta kemudahan nelayan memperoleh bahan bakar menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dedi Hadi, S.H., saat melaksanakan reses di Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kamis (5/11/2026).

Dalam agenda Masa Reses I Tahun Sidang 2026–2027 tersebut, anggota Fraksi Partai Golkar itu mendorong agar dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk petani kelapa di Tanjung Jabung Barat dapat segera direalisasikan.

Menurut Dedi, potensi kelapa dalam yang dimiliki daerah perlu diimbangi dengan program pengembangan yang berkelanjutan. Dukungan pendanaan diharapkan dapat membantu pengembangan perkebunan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) kelapa dalam. Melalui kelembagaan yang kuat, petani diharapkan lebih mudah mengakses program bantuan, menyampaikan kebutuhan, serta mengembangkan usaha perkebunan secara bersama-sama.

“Petani kelapa merupakan salah satu bagian penting dalam menopang perekonomian masyarakat di Tanjung Jabung Barat. Karena itu, kita perlu mendorong agar dukungan pendanaan dari BPDP dapat segera direalisasikan dan dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan kelapa dalam,” ungkap Dedi.

Selain membahas perkebunan, pertemuan tersebut turut menyinggung fasilitas penunjang kegiatan nelayan. Warga menyampaikan apresiasi atas keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Kuala Betara yang selama ini dinilai membantu memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk melaut.

Dedi menyambut positif keberadaan SPBN tersebut dan berharap fasilitas itu dapat terus dipertahankan. Kemudahan mendapatkan bahan bakar, menurutnya, menjadi salah satu kebutuhan penting agar kegiatan nelayan dapat berjalan dan produktivitas mereka tetap terjaga.

“Kita berharap keberadaan SPBN ini dapat terus memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh bahan bakar untuk melaut. Ini merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas dan meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan,” tambahnya.

Kegiatan reses tersebut dihadiri Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Perkebunan dan Peternakan, penyuluh pertanian, tim verifikasi, Bhabinkamtibmas (BKTM), Sekretaris Desa Sungai Dualap, serta masyarakat setempat.

Berbagai masukan yang dihimpun dalam pertemuan itu akan menjadi bahan perhatian dan perjuangan melalui DPRD. Harapannya, kebutuhan pengembangan perkebunan kelapa dalam serta keberlanjutan fasilitas pendukung nelayan dapat masuk dalam pembahasan program pembangunan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. (udin)

By Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *