Advertisments

banner

Advertisments

banner

Advertisments

banner

JAMBI, medialapanenam.com – Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., dari Fraksi PDI Perjuangan, menghadiri kegiatan Sinergitas Program Pemberian Keringanan Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026, Senin (14/9/2026).

Kegiatan yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersama berbagai instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program keringanan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi.

Program pemberian keringanan PKB Tahun 2026 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Partisipasi Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan lembaga legislatif terhadap koordinasi lintas pemerintahan, terutama dalam mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui sektor perpajakan.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan kerja sama berbagai pihak agar informasi mengenai program keringanan pajak dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi yang mewakili Gubernur, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi yang mewakili Kapolda, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota bersama ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Turut hadir Kepala BAPENDA dan BKAD Provinsi Jambi, Kakanwil PT Jasa Raharja Jambi, Direktur Utama Bank 9 Jambi, para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Jambi, kepala badan pengelola pendapatan daerah kabupaten/kota, serta Kepala UPTD PPD BAPENDA se-Provinsi Jambi.

Melalui kegiatan sinergitas ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh instansi terkait. Dengan demikian, pelaksanaan program keringanan PKB Tahun 2026 dapat berjalan sesuai sasaran, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan pendapatan daerah. (Udin)

By Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *