Kuala Tungkal, Medialapanenam.com — Penggunaan anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) Tahun 2025 untuk merenovasi delapan ruangan di Gedung DPRD memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Proyek yang dinilai bukan kebutuhan mendesak ini terkesan dipaksakan di tengah gencarnya upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Pantauan di lapangan pada Rabu (9/7/2025) menunjukkan, ruangan yang direhab meliputi ruang Fraksi PAN, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, PKS, NasDem, serta ruang Badan Kehormatan Dewan (BK). Ironisnya, sebagian ruangan yang belum disentuh pengerjaan terlihat masih layak pakai dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan berarti.
“Kalau ruangan masih bagus, kenapa harus diperbaiki? Kan bisa dialihkan ke program lain yang lebih mendesak,” celetuk salah seorang warga saat ditemui di sekitar Gedung DPRD.
Lebih mengejutkan, Ketua DPRD Tanjabbar, Hamdani, SE, mengaku tidak mengetahui adanya proyek rehab besar-besaran ini.
“Saya belum tahu soal itu, dan tidak ada juga koordinasi terkait perehaban beberapa ruangan tersebut,” ungkap Hamdani saat dihubungi via telepon, Rabu pagi.
Menurut Hamdani, proyek tersebut bisa jadi sudah dibahas dan dianggarkan pada masa kepemimpinan DPRD periode sebelumnya.
“Bisa jadi itu memang sudah masuk pembahasan dan dianggarkan pada pimpinan sebelumnya,” jelasnya.
Hingga kini, belum ada kejelasan siapa pelaksana proyek dan berapa persisnya dana yang dihabiskan. Tidak ada papan plank proyek terpasang di lokasi pengerjaan, memicu pertanyaan publik terkait transparansi penggunaan dana APBD yang kabarnya menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Tanjabbar belum berhasil dimintai keterangan, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat pengawasan internal segera turun tangan memastikan setiap rupiah dana rakyat benar-benar digunakan sesuai prioritas.
“Kalau tidak mendesak, hentikan saja. Daripada buang-buang uang rakyat,” tegas seorang warga lain yang enggan disebut namanya.
Proyek rehab yang menimbulkan polemik ini menambah daftar pekerjaan rumah bagi DPRD Tanjabbar untuk memastikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran berjalan di lingkar legislatif. (Den/*)